‘Tanpa RPM Konten pun Sudah Bisa Jerat Penjahat di Internet’

Achmad Rouzni Noor II – detikinet


Menkominfo Tifatul Sembiring

Jakarta – Menkominfo Tifatul Sembiring menilai, dengan peraturan dan perundangan yang ada dan berlapis saat ini sudah cukup untuk menjerat dan menghukum penyebar konten bermuatan pornografi dan SARA di internet.

Demikian dikatakan olehnya perihal maraknya kasus penyebaran video porno mirip artis dan kasus pelecehan SARA di situs jejaring sosial.

Tifatul membantah, dengan maraknya konten yang bertentangan dengan nilai-nilai positif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konon telah menyetujui pembahasan lanjutan soal Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia (RPM Konten).

“Belum, itu belum. Kemarin dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi I DPR-RI mereka memang meminta dilanjutkan. Nanti kita diskusikan dengan mereka (DPR) seperti apa nantinya,” elak Tifatul saat ditanya wartawan soal persetujuan SBY untuk melanjutkan RPM Konten, usai uji coba jaringan LTE Telkomsel di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (21/6/2010).

Menurutnya, tanpa harus menunggu disahkannya RPM Konten, langkah hukum untuk menjerat pelaku SARA dan penyebar pornografi di internet sudah bisa dilakukan dengan peraturan yang ada.

“Sekarang perangkat hukum sudah cukup. UU ITE No. 11/2008, UU Pornografi No. 40/2008, KUHP, UU Telekomunikasi No. 36/1999, saya rasa sudah cukup untuk menjerat penyebar video porno. Saat ini masalahnya sudah ditangani kepolisian,” jelas menteri.

Sementara itu anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Heru Sutadi menyatakan pembahasan RPM Konten harus mengikutsertakan masyarakat, sehingga ada kesepakatan antara regulator dan masyarakat.

“Internet itu wilayah netral, ada baik ada buruk, dan tidak bisa mengandalkan satu batasan. Jadi perlu kesepakatan antara regulator dan masyarakat,” pungkasnya.

( rou / ash )

Advertisements

Publik Khawatir, RPM Konten Dijuluki ‘RPM Zombie’

Revisi RPM Konten
Ardhi Suryadhi – detikinet


ilustrasi (flickr/cc/d hollister)

Jakarta – Belum juga dilepas secara resmi ke publik, revisi dari RPM Konten yang sekarang bernama Tata Cara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan Konten Internet sudah memancing berbagai penolakan. Bahkan di Twitter, aturan ini disebut sebagai RPM Zombie.

Di situs mikroblogging tersebut pun dibuat suatu gerakan untuk menolak aturan ini dengan hastag #tolakRPMzombie. Gerakan ini mulai marak sejak akhir pekan lalu, 26 Juni 2010.

Beberapa pengkritisi coba mengupas revisi dari RPM ini. Salah satunya adalah Enda Nasution. “RPMZombie Psl 7 ayat 2b: Penyelenggara wajib memeriksa lap user jika jumlah laporan mencapai 10000. Waduh yg mau ngecek sdh 1000 sapa?” tukas Enda di postingan Twitternya.

RPM Zombie Psl 5: (1) Penyaringan konten dilakukan dgn upaya terbaik sesuai kemampuan (2) Tp hrs andal, aman sesuai UU. Kontradiktif!” lanjut pria yang sering disebut sebagai Bapak Blogger Indonesia itu.

RPM Termasuk Peraturan yang meng-ilegalkan semua konten internet dan betuk lepas tangan Menkominfo. Jadi katakan setuju untuk #tolakrpmzombie,” tambah pengguna Twitter lainnya.

Mendapati reaksi negatif tersebut, Kabag Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto coba menanggapinya dengan santai.

Ia coba meyakinkan bahwa point-point yang dimasukkan dalam RPM Konten yang baru ini sudah coba mengakomodir masukan dari berbagai pihak, termasuk mereka yang menolak di RPM Konten versi sebelumnya.

“Kami mengalah, tak seperti dulu lagi isinya (RPM Konten-red.). Apa yang diinginkan masyarakat kita akomodir dalam versi revisi ini,” tukasnya kepada detikINET.

Gatot pun heran bagaimana revisi dari RPM Konten ini sudah bisa sampai ke tangan publik. Sebab, sepengetahuannya, pembahasannya masih berada dalam lingkup internal Kominfo. ( ash / wsh )

RPM Konten Bukan Dibangunkan Video Porno Artis

Revisi RPM Konten
Ardhi Suryadhi – detikinet


ilustrasi (detikhot)

Jakarta – Video porno artis boleh saja sempat membuat kehebohan dunia internet Indonesia. Namun dilanjutkannya pembahasan revisi RPM Konten yang sekarang bernama Tata Cara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan Konten Internet ini bukan serta merta karena video mesum tersebut.

Demikian ditegaskan Kabag Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto ketika diwawancarai detikINET.

“Pembahasan RPM Konten ini sama sekali tidak menumpang kehebohan yang belakangan
terjadi, seperti video porno artis atau lainnya,” tukasnya. Namun RPM Konten ini memang sudah waktunya dibangunkan dari masa cooling down-nya setelah diprotes berbagai pihak beberapa waktu lalu.

“Dulu Pak Tifatul (Menkominfo) memang sengaja membekukannya untuk cooling down
dulu. Tapi di internal kami tetap menggodoknya. Ini hanya masalah teknis saja,”
lanjut Gatot.

“Komisi I DPR pada saat rapat dengar pendapat dengan Menkominfo dan jajarannya
dua minggu lalu juga mendorong Kominfo untuk melanjutkan pembahasan RPM Konten
ini,” ia menandaskan.

RPM Konten sebelumnya sempat menjadi kontroversi karena ada bagian-bagian yang
dianggap berpotensi membungkam kebebasan berpendapat di internet. Tifatul pun
sempat membekukan pembahasan RPM Konten guna mempelajari isinya lebih lanjut.

Hanya saja beberapa kejadian di ranah Internet sempat membuat rumor bahwa
Kominfo akan segera membangunkan RPM Konten ini dari tidurnya, seperti karena
ada kasus penghinaan Nabi di Facebook dan penyebaran video porno artis yang sudah menghebohkan masyarakat Indonesia. ( ash / fw )

Kominfo: Revisi RPM Konten Terlalu Lembek

Revisi RPM Konten
Ardhi Suryadhi – detikinet


ilustrasi (ist)

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku sudah mengalah demi publik sehingga melakukan revisi terhadap RPM Konten Multimedia. Versi teranyar kebijakan ini bahkan dikatakan terlalu lembek.

“Nanti kalau RPM ini kami buka banyak yang akan terkejut, bukan karena ketakutan, tapi terkejut karena isinya terlalu soft,” ujar Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto kepada detikINET.

“Inilah yang diinginkan banyak pihak, setelah versi sebelumnya banyak yang menolak dan ini juga sebagai wujud tanggung jawab pemerintah ke publik,” lanjutnya.

Revisi RPM Konten ini sendiri sekarang bernama RPM Tata Cara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan Konten Internet. Dan dikatakan bukan namanya saja yang berubah, materi dari kebijakan ini juga banyak perbedaan.

Saking lembeknya RPM Konten versi revisi ini, bahkan Gatot mengkhawatirkan malah akan menimbulkan reaksi dari publik lantaran mempertanyakan bagian ketegasannya.

“Akibatnya kami bisa menjadi sorotan publik pula, karena ini terlalu soft. Bisa saja banyak yang menilai, kok pemerintah membuat aturan yang sangat soft?” tukasnya.

“Tapi ini kita buat seperti yang diinginkan publik, dan bukan berarti cuma ganti mantel (judul-red.) tapi isinya juga berubah total. Ini risiko kami karena membuat peraturan yang soft,” Gatot menambahkan ( ash / fw )

Usai Bersih-Bersih Porno, Pendiri Wikipedia ‘Mundur’

Febrina Ayu Scottiati – detikinet


Jimmy Wales (J I Iglesias/cc)

Jakarta – Setelah menghapus berbagai konten pornografi di Wikipedia, Jimmy Wales menyatakan ‘mundur’. Bukan dalam arti mundur atau mengundurkan diri, namun Wales dalam hal ini menanggalkan kemampuannya yang cukup sakti di Wikipedia.

Ya, seperti dikutip detikINET dari TheRegister, Senin (10/5/2010), Wales telah menanggalkan semua kemampuan administrator yang tadinya dimiliki sebagai pendiri Wikipedia. Kemampuan khusus ini tadinya memungkinkan Wales menghapus konten sesuai kehendaknya.

“Dengan niat untuk mendorong diskusi soal hal ini agar menjadi seputar isu konten dan filosofi sungguhan, dan bukan pada tindakan saya yang cepat, saya telah menanggalkan semua izin yang memungkinkan saya bertindak sebagai Pendiri Wikipedia,” sebut Wales di mailing list Wikimedia Foundation.

“Saya tak ingin menjadi tiran atau diktator. Saya tidak ingin kita bertengkar hanya soal hal ini, karena akan mengganggu dari pekerjaan yang sedang kita lakukan,” lanjutnya.

Dewan pengelola Wikipedia sebenarnya mendukung tindakan Wales. Namun bukannya ‘menghapus’, para administrator sehari-hari ini memilih istilah ‘meninjau ulang’ beberapa konten. Dari konten yang sudah dihapus oleh Wales, beberapa telah dipulihkan kembali oleh para admin itu.

Tindakan Wales dianggap sebagai hal yang pantas sesuai perannya sebagai pimpinan intelektual di komunitas Wikimedia. “Wikimedia Foundation mendukung upaya terus-menerus dari Jimmy dan relawan lainnya, untuk menjamin bahwa informasi di dalam proyek Wikimedia memiliki mutu tinggi dan bernilai pendidikan,” sebut pernyataan resmi dari dewan tersebut.

( wsh / wsh )

Wikipedia Dituding Pamer Pornografi Anak

Fino Yurio Kristo – detikinet


Wikipedia (ist)

San Francisco – Situs ensiklopedi online Wikipedia dituding menyebarkan konten pornografi anak. Namun pihak Wikipedia dengan tegas membantahnya.

“Komunitas kami tidak akan memberi kesempatan konten seperti itu ada di dalam situs. Kami tidak memiliki material ilegal. Jikalaupun ada, kami akan menghapusnya,” ucap Jay Walsh, juru bicara Wikipedia.

Tuduhan Wikipedia mengandung pornografi anak ini dilayangkan oleh Larry Sanger, salah satu pendiri Wikipedia yang kini telah hengkang. Ia bahkan melapor pada aparat mengenai masalah ini.

“Kukira aku harus melakukan ini sebagai seorang warga negara yang baik,” ucap Sanger mengenai alasannya melapor permasalahan itu pada lembaga investigasi FBI (Federal Bureau Investigation).

Menurut Sanger, ada beberapa entri di Wikipedia yang mengandung gambar kartun anak yang berbau porno. Dikutip detikINET dari AFP, Kamis (29/4/2010), ia meyakini konten itu melanggar hukum setempat, yang dikenal ketat soal pornografi bocah.

Pihak Wikipedia sendiri mengaku belum dihubungi aparat. Namun Wikipedia berjanji akan bekerja sama dengan otoritas jika mereka ingin menginvestigasi hal ini. ( fyk / eno )

Wikipedia ‘Bersih-Bersih’ Konten Pornografi Anak

Febrina Ayu Scottiati – detikinet


Jimmy Wales (ist.)

Jakarta – Pendiri Wikipedia Jimmy ‘Jimbo’ Wales menghapus konten gambar pornografi dari situs ensiklopedia terbuka itu. Ratusan gambar porno yang dituding hanya untuk kepentingan pencabulan itu mulai ‘dibinasakan’.

Wales, yang menyebut dirinya sebagai Pemimpin Rohani Wikipedia, melakukan hal itu sebagai respon dari pernyataan mantan rekannya bernama Larry Sanger. Sebelumnya, Sanger telah melaporkan Wikimedia Foundation kepada Federal Bureau of Investigation (FBI) karena banyak mengandung konten yang berisi pornografi anak.

Sanger meninggalkan Wikipedia pada tahun 2002 karena ketidaksetujuannya pada manajemen. Di sisi lain, Wales menganggap dirinya sebagai satu-satunya pendiri Wikipedia.

“Para admin Wikimedia Commons yang ingin menghapus konten yang tidak pro-pendidikan akan mendapat dukungan penuh dari saya,” Tulis Wales pada postingannya di Commons, media online gratis yang dijalankan oleh Wikimedia Foundation, seperti dikutip detikINET dari The Register, Senin (10/5/2010).

“Kita akan mempertahankan gambar seksualitas yang bernilai pendidikan –sekadar telanjang bukan bearti porno. Tapi, seperti poyek kita lainnya, penilaian kualitas editorial harus dibuat dengan tepat dan berselera baik. Saya nyatakan dukungan untuk menegakkan standar kualitas dan menyingkirkan konten yang berisi pornografi,” tambah Wales.

Undang-undang Federal AS (18 USC 2258A) menyebutkan bahwa jika ada penyedia layanan elektronik yang membuat pornografi anak di server, pengguna harus melaporkan ke CyberTipline yang dioperasikan oleh National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). “Hanya berdasarkan undang-undang tersebut, Kongres meminta Anda untuk mengangkat telepon dan melaporkan adanya konten pornografi anak,” ujar Prof. Eric Goldman dari Santa Clara University.

Sanger, menanggapi aksi Jimmy itu, mengaku senang. Ia mengaku mempersilahkan jika Wikimedia Foundation mau memuat gambar porno, namun pelabelannya harus jelas agar bisa disaring oleh pihak sekolah.

( wsh / wsh )