Depkominfo: UU ITE Jangan Dipandang Sebagai ‘Monster’

Ardhi Suryadhi – detikinet


Ilustrasi (Ist.)

Jakarta – Depkominfo berharap masyarakat jangan antipati terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah Prita Mulyasari, pasien RS Omni International Tangerang yang ditahan lantaran ‘mengeluh’ di internet terjerat UU itu.

“UU ITE jangan dipandang sebagai monster”, demikian dikatakan Kabag Humas dan Pusat Informasi Gatot S. Dewa Broto ketika berbincang dengan detikINET, Rabu (3/6/2009).

Ia menjelaskan, awal kehadiran UU ITE tentunya dimaksudkan untuk mengatur berbagai kegiatan yang melintas di dunia elektronik, semisal internet. Jadi lanjutnya, tidak perlu rasanya masyarakat menjadi merasa terancam eksistensinya seiring kehadiran UU ini.

“UU ITE itu kan dibentuk untuk membina masyarakat, bukan malah untuk menjerat mereka. Jadi diharapkan UU ini disikapi dengan bijak, jangan dilihat dengan kaku,” tukas Gatot.

Dukungan terhadap UU ITE ini juga disuarakan oleh Donny A. Sheyoputra, advokat yang juga pemerhati cybercrime. Menurutnya, UU ITE memang bukan dicetuskan untuk mengkerangkeng kebebasan menyuarakan pendapat di dunia maya. Namun lebih kepada untuk mengaturnya.

“Terlebih, beberapa waktu lalu, Indonesia kejahatan cyber di Indonesia merajalela,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Business Software Alliance Indonesia ini kepada detikINET.

Pun demikian, lanjut Donny, penerapannya UU ITE juga harus dilakukan dengan hati-hati. “Seperti kasus Prita misalnya, kalau RS Omni itu dikatakan sebagai pembohong besar, maka harus dibuktikan kalau dia (Prita-red.) benar-benar telah dibohongi. Jadi harus dikupas satu per satu pernyataannya,” pungkasnya. ( ash / faw )

2 Responses

  1. BREAKING NEWS !!!
    JAKSA AGUNG MEMERINTAHKAN MEMERIKSA PARA JAKASA YANG MENUNTUT PRITA, YANG MENURUTNYA
    TIDAK PROFESIANAL.

    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:
    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

  2. HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: